PERAN PENYULUH KEHUTANAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA PRODUKTIF (KUP)

Oleh : Ady Shihang Penyuluh Kehutanan Kabupaten Bireuen

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan kehutanan sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan dalam peraturan perundangan lainnya telah mengalami perubahan ke arah yang lebih menitik beratkan upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah berusaha mengoptimalkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama masyarakat desa hutan, yaitu masyarakat yang hidup dan kehidupannya bergantung pada sumberdaya hutan. Tujuannya antara lain membangun masyarakat desa hutan sejahtera, yang diukur tidak hanya dari kemajuan fisik dan ekonomi melainkan juga dari solidaritas sosial yang tinggi dan komitmennya terhadap pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan.

Penyuluh kehutanan memiliki peran yang strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena penyuluh bukan saja berperan dalam prakondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan, akan tetapi penyuluh kehutanan harus terus menerus aktif dalam melakukan proses pendampingan masyarakat sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha/kegiatan berbasis kehutanan.

Penyuluhan kehutanan pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumberdaya hutan sebagai aset negara dan upaya mensejahterakan masyarakat.

II. PERAN PENYULUH KEHUTANAN

Peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pendamping Masyarakat

Kegiatan pendampingan terutama diarahkan dalam memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dan kegiatan usaha ke arah masyarakat

yang mandiri berbasis pembangunan kehutanan.

1.1. Fasilitas Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Sebagai tahap awal dari proses pemberdayaan masyarakat dan menjadi kunci untuk melihat keberhasilan penyuluh dan kegiatan penyuluhan dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat di wilayah kerjanya.

Penyuluh kehutanan harus berperan dalam memfasilitasi penguatan dan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kelompok/kelembagaan yang kuat dan mandiri. Pada gilirannya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama, dan jaringan kerja (net working) antar kelompok, antar desa dan antar kecamatan.

Strategi pendekatan fasilitasi yang dilakukan antara lain : pemantapan organisasi kelompok; peningkatan kwalitasi managerial sistem usaha; pemantapan kesepakatan/aturan; pencarian bantuan sumber daya permodalan; sarana dan prasarana.

Indikator yang mencirikan telah terbentuk dan berkembangnya kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri yaitu dengan kriteria sebagai berikut :

a. Terbentuknya kelompok tani dengan SDM anggota masyarakat yang mantap.

b. Memiliki organisasi dan pengurus serta mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis.

c. Memiliki kemampuan manajerial dan kesepakatan/aturan adat yang ditaati bersama.

1.2. Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat

Peran penyuluh kehutanan dalam pendampingan kegiatan usaha masyarakat berbasis kehutanan harus dilaksanakan secara terus menerus sejalan dengan tingkat produktifitas, jenis aktifitas dan sistem kegiatan usaha. Berkembangnya kegiatan dan usaha Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPM) berbasis pembangunan kehutanan, mencirikan telah terwujudnya kemandirian secara sosial dan ekonomi.

Beberapa kriteria telah berkembangnya KPMK berbasis pembangunan kehutanan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Telah berkembang kelompok masyarakat dengan sistem usaha dan aktivitas kegiatan yang produktif berbasis pembangunan kehutanan.

b. Telah memiliki sumberdaya pendukung antara lain permodalan dan sarana/prasarana.

c. Telah berkembang kemitraan dengan multipihak sehingga terjadi sinergi dalam pemanfaatan fungsi sumberdaya hutan yang optimal dan lestari.

d. Kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi meningkat.

Sistem usaha dan aktifitas kegiatan yang bersifat produktif dari KMPM

berbasis pembangunan kehutanan dapat berupa kegiatan dengan orientasi sebagai berikut :

a. Produksi hasil hutan : hutan produksi, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, agroforestry dan aneka usaha kehutanan.

b. Konservasi Lingkungan : Pengendalian kebakaran hutan, penangkaran satwa, budidaya flora/tanaman langka perlindungan sumber airdan lain-lain.

c. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan : Hutan wisata.

Strategi pendekatan dalam pendampingan yang dapat dilakukan adalah melalui: asistensi teknis pelatihan/ alih teknologi mulai dari perencanaan, tehnik budidaya dan pengolahan hasil, keterampilan, sistem agrosilvobisnis dan lain-lain.

Fasilitas kemitraan dengan dunia usaha dan para pihak lainnya, antara lain dengan memperhatikan akses informasi teknologi dan pasar, insentif sumberdaya guna peningkatan usaha dan lain-lain.

2. Mengorganisir Masyarakat

Penyuluh kehutanan diharapkan mampu mengorganisir masyarakat (community organizer) yaitu dengan memfasilitasi masyarakat dalam membentuk kelompok-kelompok organisasi yang peduli akan kelestarian hutan dan lingkungan. Untuk dapat menggerakkan dan memotivasi masyarakat, penyuluh kehutanan harus aktif, terpercaya dan diakui integrasinya serta mampu meyakinkan dan kompeten dalam bidang tugasnya.

Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan penyuluh dalam mengorganisir masyarakat antara lain :

a. Terbentuknya pusat/sentra penyuluhan di pedesaan.

b. Berkembangnya forum-forum di desa atau kecamatan yang peduli akan hutan dan pembangunan kehutanan.

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat secara swadaya dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

3. Pengawal Pembangunan Kehutanan

Penyuluh kehutanan diharapkan mampu berperan dalam mengawal keberhasilan dari setiap program pembangunan kehutanan yang diprakarsai pemerintah. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan suksesnya suatu program.

Sosialisasi akan maksud dan tujuan serta manfaat dari suatu program perlu dilakukan agar timbul pemahaman yang baik dan menyeluruh. Dari hasil pengamatan lapangan, suatu program yang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih signifikan. Sebaliknya kegiatan yang dilakukan tanpa melalui upaya penyuluhan, tingkat keberhasilannya umumnya kurang menggembirakan.

Beberapa indikator yang dapat menimbulkan keberhasilan penyuluh kehutanan dalam mengawal pembangunan kehutanan antara lain :

a. Tercapainya volume fisik yang ditargetkan dan memenuhi kualitas yang dikehendaki.

b. Peningkatan pemahaman masyarakat akan maksud dan tujuan kegiatan dan menjadi kebutuhan baginya.

c. Kesediaan masyarakat untuk mengikutsertakan dana, asset, sarana/ prasarana, tenaga, dalam upaya mensukseskan program.

Sehingga mampu mempertahankan aneka usaha masyarakatyang berbasis kehutanan dan peduli kepada sumberdaya alam berupa hutan.

4. Mengamankan Aset Negara berupa Hutan.

Penyuluh kehutanan memiliki peran ganda yaitu selain sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas perlindungan dan pelestarian hutan yang merupakan aset negara.

Penyuluh kehutanan dituntut untuk mampu mengajak masyarakat merasa ikut memiliki dan wajib memelihara, mempertahankan melindungi sumber daya hutan dari berbagai gangguan keamanan hutan (kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan, dan sebagainya).

Beberapa indikator yang menunjukan keberhasilan penyuluh kehutanan dalam membawakan perannya sebagai pengaman aset negara berupa hutan antara lain:

a. Telah terdapat kesepakatan desa dalam melarang penduduk desa menebang kayu di kawasan hutan.

b. Telah ada upaya-upaya masyarakat sekitar hutan untuk mencegah terjadinya penebangan liar yang dilakukan pihak luar.

c. Telah ada ketentuan-ketentuan desa untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Keberhasilan seorang penyuluh kehutanan untuk melaksanakan perannya dengan baik, tentunya tidak dapat ditentukan oleh faktor internal dari si penyuluhnya sendiri saja, tetapi juga sangat tergantung pada faktor-faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kemampuan dan kwalitas dari SDM penyuluhnya yang ditentukan oleh tingkat kompetensinya dalam menjalankan tugas. Faktor eksternal yang menentukan adalah prerhatian serta dukunga dari pikah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dukungan pemerintah (pusat, propinsi, dan kabupaten/kota) meliputi unsur: kelembagaan, sarana, prasarana, SDM, pendanaan, aksesibilitas, regulasi, penghargaan, dan lain-lain.

Dukungan dari dunia usaha terutama dalam hal membuka peluang pasar, modal kerja, bimbingan kwalitas, dan dukungan kegiatan penyuluhan. Sedangkan dukungan dari masyarakat sendiri terutama dalam pemahaman dan kepedulian akan peningkatan mutu kehidupannya dan mutu lingkungan hidup sekitarnya.

III. PENUTUP

Guna mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan kehutanan, maka sumber daya manusia (SDM) penyuluh kehutanan pada era otonomi daerah ke depan diharapkan dapat didukung oleh tenaga-tenaga fungsional yang handal dan profesional. Oleh karena itu, para tenaga penyuluh kehutanan haruslah memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut:

1. Menguasai teknologi penyuluhan yang meliputi antara lain: metode, materi, komunikasi, teknik fasilitasi, dan teknik penyuluhan.

2. Menguasai teknologi pemberdayaan masyarakat yang meliputi pendampingan dan penguatan kelembagaan.

3. Memiliki pengetahuan substansi kehutanan yang meliputi: issu kehutanan, kebijakan kehutanan, lembaga kehutanan dan teknologi kehutanan.

4. Memahami sistem agrisilvobisnis yang meliputi: pengetahuan sosial ekonomi dan pemasaran di bidang agrisilvobisnis.

[ Read More.. ]

Sejarah Pertanian Indonesia Pasca Kemerdekaan

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki banyak pulau, salah satu pulau tersebut ialah Pulau Jawa. Pulau Jawa memilki luas 132.000 Km², kira-kira 9% dari luas Indonesia yakni 1,5 juta km². Akan tetapi dari seluruh jumlah penduduk Indonesia hampir ²/₃ penduduknya bertempat di Jawa. Ini berarti 9% luas tanah Indonesia menampung ²/₃ jumlah penduduk sedangkan lebih dari 90% luas tanah hanya menampung¹/₃ jumlah penduduk.

Pola kontras antara jawa dengan luar jawa ini juga dapat dilihat dari penggunaan tanah. Hampir 70% Pulau Jawa ditanami setiap tahun, sedangkan diluar jawa hanya sekitar 4%. Bagian luar jawa hampir 90% ditanami dengan cara perladangan, bercocok tanam berpindah-pindah dan tebang bakar. Sementara di Jawa hampir seluruhnya ditanami 2 kali setahun dengan cara sawah beririgasi.

Sejarah menjadi penting bukan karena romantisme nostalgia atau mengagungkan kebanggaan prestasi, tetapi justru karena dapat menjadi cermin untuk mengenal jati diri dan memperbaiki hari esok dalam lintasan sejarah itu sendiri. Perjalanan sejarah pertanian Indonesia dihiasi dengan serangkaian keberhasilan yang patut disyukuri. Setelah kemerdekaan Indonesia mencapai surplus produksi beras dan mengirimkan sebagian berasnya pada India yang ketika itu tengah mengalami bencana. Indonesia juga dikenal sebagai eksportir gula yang utama. Setelah melewati krisis politik pada pertengahan Tahun 1960, Indonesia berhasil menerapkan paket teknologi kelembagaan hingga mampu menjadi negara yang dikenal mampu menjadi negara berswasembada. Keberhasilan swasembada beras pada pertengahan Tahun 1980 dapat ditunjukkan oleh angka-angka statistik yang cukup meyakinkan, namun disisi lain, kondisi swasembada yang terjadi hanya dalam waktu singkat dan biaya sangat besar mendapatkan beberapa permasalahan di kemudian hari.

Menanggapi sukses ekonomi Indonesia yang sangat luar biasa, seorang analis ekonomi Hal Hill menulis :

Seperempat abad terakhir merupakan periode perubahan yang luar biasa pesatnya bagi Indonesia. Diawal-awal Tahun 1960-an, Indonesia sebenarnya tidak banyak dikenal orang. Semenjak Tahun 1966 ekonominya berkembang mencapai 500% dan penduduknya sekitar 75%. Masyarakatnya lebih terdidik dan tercukupi dalam sandang dan pangan daripada sebelumnya. Kemiskinan pun semakin berkurang secara signifikan… Saat ini bangsa Indonesia mampu mencukupi dirinya sendiri. Ia siap bergabung dalam barisan “naga ekonomi” Asia lantaran berbagai hasil industrinya melampaui hasil-hasil di bidang pertanian (Hill, 1994).

Revolusi hijau memang mampu meningkatkan produksi beras nasional dan mengubah status Indonesia dari pengimpor beras terbesar menjadi negara swasembada beras pada Tahun 1984. Namun setelah itu, Indonesia kembali menjadi pengimpor beras. Pada Tahun 1985, Indonesia mengimpor 9.429 ton beras. Sedangkan pada Tahun 1987 impor beras Indonesia meningkat menjadi 54.830 ton dan pada Tahun 1992 mencapai 566.441 ton. Hardiyoko dan Panggih Saryoto menuliskan :

Dari data yang ada, produksi beras nasional Indonesia tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan beras penduduk mulai Tahun 1985. Meski revolusi hijau mampu mengangkat swasembada beras, namun penerapannya telah berdampak negatif terhadap lingkungan dan manusia.

Pada orde baru, “politik swasembada” menjadi bendera utama pengelolaan pembangunan pertanian, dengan mengembangkan dan menerapkan program yang sebenarnya sudah dicanangkan sebelumnya, yaitu intensifikasi dengan penerapan teknologi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan berbagai program lain. Keberhasilan program swasembada beras sebagai monumen keberhasilan pembangunan pertanian orde baru, dicapai setelah lebih dari 15 tahun program Pelita dijalankan dan penetapan pertanian sebagai prioritas (sementara sektor lain menjadi penunjang), menjadikan pembangunan pertanian sebagai program di semua lini pemerintahan. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian pada masa itu lebih dari 60 % ditentukan oleh faktor infrastruktur dan kelembagaan penunjang, sedangkan sekitar 40 % sendiri ditentukan oleh berbagai usaha yang dilakukan internal sektor pertanian sendiri. Namun setelah pertengahan Tahun 1980-an –setelah industri ditempatkan sebagai prioritas pertama- ekonomi Indonesia kemudian memang berkembang lebih cepat, tetapi juga menjadi lebih rapuh yang berakhir dengan krisis finansial Tahun 1997/1998.

Pada masa transisi reformasi, politik pertanian Indonesia terbawa oleh arus perkembangan politik nasional yang lebih besar. Departemen Pertanian melakukan pembangunan pertanian yang terdesentralisasi sesuai dengan era politik yang dianut pada masa tersebut. Selain itu arah pertanian menjadi lebih berdaya saing yang mencerminkan perlunya usaha menghadapi tekanan persaingan yang semakin besar, berkerakyatan yang mencerminkan semangat partisipasi dan berkelanjutan sejalan dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Sumber :

Valensi Kautsar. 2010. Pola Transformasi Spasial Pertanian di Kabupaten Sleman. Makalah Seminar Kelas. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

CC:  

http://blog.ub.ac.id/emiradyh/2012/06/16/sejarah-perkembangan-pertanian-indonesia/

[ Read More.. ]

Makalah Pengantar Ilmu Peternakan

Pembangunan industri peternakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Ketiga komponen manajerial tersebut perlu bersinergi satu dengan lainnya untuk membangun kelembagaan yang terstruktur baik guna mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam pengembangan sistem peternakan harapan. Kebutuhan daging sapi dan susu sapi baru dapat dipenuhi melalui impor dalam jumlah besar. Daging kambing, daging ayam dan telur dapat dikatakan telah berswasembada, hanya sayang pakan ayam ras masih harus diimpor sekitar 3 juta ton per tahun. Trend konsumsi kedepan akan terfokus pada daging sapi, daging ayam dan telur karena produk akhir dari ketiga komponen tersebut bersifat harga murah, mudah diperoleh, tersebar sampai pedesaan dan bergizi tinggi dan disukai masyarakat umum. Oleh karena itu restrukturisasi peternakan harus fokus pada kelembagaan yang mampu untuk penyediaan benih/bibit yang cukup dan kontinu, kecukupan dan kemudahan perolehan pakan dan obat-obatan serta pemasaran yang menguntungkan para pelaku. Pengembangan kawasan industri peternakan dari hulu sampai hilir akan merupakan pilihan utama untuk menggapai harapan.Donwload Makalah lengkap

[ Read More.. ]

Bireuen Bertabur Bunga

Menjelang Pelantikan Bupati Bireuen terpilih H Ruslan HM Daud dan Wakil Bupati Terpilih Ir Mukhtar Abda MSi kota Bireuen di penuhi dengan rangkaian bunga ucapan selamat, baik itu yang datang dari Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Pengusaha, Lemaga Swadaya Masyarakat dan Personal masyarakat Bireuen, hal ini memberikan berkah tersendiri kepada pengusaha papan bunga dan usaha percetakan di kabupaten Bireuen, menjelang Pelantikan Bupati usaha – usaha papan bunga kebanjiran order. susunan papan bunga dapat dipantau mulai dari depan pendopo sampai di SP.Empat Jalan Gayo. secara antusias masyarakat akan menyaksikan proesesi pelantikan pada hari senin tanggal 6 Agustus 2012, masyarakat berharap kedepan Bireuen akan lebih maju khusus di sector pertanian, perikanan dan kehutanan.  (Arsyadi THL-TBPP Kab.Bireuen)

[ Read More.. ]

Ganti Cangkul Petani dengan Laptop Atau Komputer

Pada saat petani mulai melek TI mungkin petani tidak lagi memegang cangkul, parang dan alat – alat pertanian lainnya, bagaiman hal tersebut akan terwujud? disaat petani mulai mahir IT dan Internet maka petani tidak perlu lagi subuh – subuh sekali bangun dan membawa hasil panennya kepasar pagi yang ada dikota kecamatan atau kabupaten. Akan tetapi petani langsung bisa memasarkan hasil panennya setiap sore melalaui pasar lelang online atau forum khusus.

Akankah ini terwujud? Jawabannya pasti,,,bisa, besok, lusa atau beberapa tahun kedepan, perkembangan IT bakal mempermudah petani dalam melakukan kegiatan pertaniaannya baik itu kegiatan on farm maupun kegiatan of farm. mulai sekarang peran Penyuluh Pertanian Lapangan diharapkan bisa mengubah semua ini, PPL disamping mahir memberi penyuluhan berkaitan dengan Teknis Budidaya, Hama Penyakit, Panen dan Pasca Panen PPL juga harus mampu menguasi mengajarkan petani tetang IT.

[ Read More.. ]

Potensi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bireuen

Produksi Perikanan Tangkap tahun 2007 :
JENIS IKAN
Pantai Selat Malaka
- ikan selar : 613,9 ton, ikan kwee : 352,7 ton, ikan layang : 606,8 ton, ikan Sunglir : 82,6 ton, - ikan tetengkek : 259,4 ton, ikan bawal hitam : 136,4 ton, ikan bawal putih : 159,6 ton, ikan talang-talang : 499,2 ton,
- ikan kakap putih : 237,6 ton, ikan golok golok : 257,8 ton, ikan selanget : 95,8 ton, ikan japuh : 125 ton
- ikan tembang : 93,6 ton, ikan lemuru : 96 ton, ikan Peperek : 270 ton, ikan lencam : 30,1 ton,
- ikan kakap merah : 336,4 ton, ikan belanak : 259,2 ton, ikan biji nangka : 238,7 ton, ikan swangi : 156,9 
   ton
- ikan tongkol krai : 689,1 ton, ikan tongkol komo : 532,1 ton, ikan cakalang : 1.945,7 ton, ikan kembung :
  391,1 ton,
 - ikan alu alu : 87,5 ton, ikan tenggiri : 310,8 ton, ikan tuna mata besar : 820,1 ton, ikan tongkol abu abu :
   1.289,4 ton -ikan layur : 132,3 ton, ikan cucut : 292,3 ton, ikan pari : 165 ton, ikan lainnya : 772,6 ton

JENIS UDANG
- Udang Putih : 147,2 ton, udang lainnya : 77,2 ton,
BINATANG LUNAK
 - cumi cumi : 84,7 ton, sotong: 31,9 ton Produksi 2007 (Ton) 12.677 Produksi 2006 (Ton) 17.061

 Sumber Data: Statistik Perikanan Tangkap 2007
 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

[ Read More.. ]

Makalah Agroekologi

 

 Salah satu upaya penanganan kerusakan lahan akibat ekplorasi adalah dengan menerapkan sistem budidaya lorong dalam pengembangan sistem usahatani lahan kering, karena sistem ini memberikan banyak keuntungan diantaranya dapat menekan terjadinya erosi, meningkatkan produktivitas tanah karena adanya penambahan bahan organik melalui hasil pangkasan tanaman pagar, dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman serta dapat menciptakan kondisi iklim mikro (suhu) diantara lorong tanaman (Sudharto et al., 1996).  Donwload Makalah lengkap

[ Read More.. ]